Pimpinan dan para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bandung Barat menghadiri agenda Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029. Senin, 26 Mei 2025.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat periode 2025-2029 telah digelar di Hotel Novena, Lembang
Bupati KBB, Jeje Ritchie Ismail menekankan agar RPJMD ini tidak sekadar dokumen formal, melainkan pedoman utama pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
RPJMD ini, menurut Bupati Jeje, harus menjadi jembatan antara visi-misi kepemimpinannya – mewujudkan Bandung Barat yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis – dengan program-program nyata di lapangan. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan komprehensivitas dalam pelaksanaan RPJMD.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta tokoh masyarakat, termasuk Wakil Bupati KBB, Forkopimda, Ketua DPRD KBB, Ketua Pengadilan Balai Bandung, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, mantan Bupati Aa Umbara, anggota Komisi III DPRD KBB, camat, kepala desa, tokoh agama, serta tokoh pemuda.
Sebelum membuka Musrenbang, Bupati Jeje menerima laporan dari Kepala Bappelitbangda mengenai arah kebijakan dan substansi RPJMD.
Laporan tersebut mencakup capaian, proses penyusunan, dan urgensi dokumen tersebut sebagai landasan pembangunan lima tahun ke depan.
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, guna memastikan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Bupati Jeje juga menekankan keselarasan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat “Jawa Barat Istimewa” serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.
Dalam pemaparannya, Kepala Bappelitbangda KBB R. Eriska Hendrayana menyampaikan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk menjaring saran dan masukan terhadap rancangan RPJMD, yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan Bandung Barat yang Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).
“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama. Maka dari itu, pembangunan lima tahun ke depan harus lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Eriska membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat saat ini, di antaranya:
- Angka kemiskinan: Masih di angka 10,49 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai 70,77 poin
- Pertumbuhan ekonomi: Mengalami perlambatan sebesar 0,06 persen pada tahun 2024.
- Tingkat pengangguran terbuka: Sebesar 6,70 persen.
- Pendapatan per kapita: Naik menjadi Rp32,5 juta.
- Infrastruktur jalan kabupaten: Dalam kondisi baik baru mencapai 54,61 persen, sisanya sekitar 294,1 km masih perlu perhatian.
- Rumah tidak layak huni: Tersisa 13.032 unit, dan kebutuhan rumah baru diproyeksikan mencapai 480.822 unit pada 2025.
- Kebutuhan ruang kelas: Diperkirakan pada 2030 akan dibutuhkan 6.566 ruang kelas SD dan 2.813 ruang kelas SMP.
Sektor kesehatan juga turut menjadi sorotan, dengan penekanan pada peningkatan sarana dan tenaga medis agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan momen strategis untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.
“RPJMD ini harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi, baik dari APBD, APBN, maupun CSR,” tegas Jeje.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap program “Jawa Barat Istimewa” yang diusung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta program nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029, sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan
Enam misi utama pembangunan Bandung Barat yang dijabarkan Bupati Jeje meliputi : peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, reformasi tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan hidup, dan penguatan budaya serta harmonisasi sosial.
Ia juga memberikan empat poin penting kepada perangkat daerah:
Menjadikan RPJMD sebagai acuan utama Renstra; Menjaga adaptabilitas terhadap regulasi dan dinamika pembangunan; Melibatkan semua pihak secara aktif; dan Mengoptimalkan sumber pembiayaan dari APBN, bantuan provinsi, dan CSR. Bupati, Jeje, juga memberikan penekanan khusus pada peran kepala desa sebagai garda terdepan pelayanan publik dan penggerak partisipasi masyarakat. Ia berharap RPJMD ini akan menghasilkan program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.